Plt Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi Hadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Plt Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi Hadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Plt Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi Hadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Kamis, 08 Maret 2018|10:48:35 WIB



 

linkarnews.com - Plt Walikota Pekanbaru H. Ayat Cahyadi, S.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tim terpadu penanganan konflik sosial tahun 2018, yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) RI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (7/3/2018).
 
Rakor ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Wiranto, dengan mengangkat tema 'Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Sukses Pilkada 2018 dan Persiapan Pemilu 2019'.
 
"Saya didampingi Kaban Kesbangpol pak Yusuf, mengikuti Rakor Nasional tim terpadu penanganan konflik sosial yang dibuka langsung tadi oleh Menkopolhukam. Kemudian tadi ada pemaparan juga dari Mendagri, dan pemateri dari TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN)," ujar Plt Wali Kota.
 
Rakor Nasional ini dilaksanakan, merujuk pada Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan program kerja Kemendagri tahun 2018 dalam rangka melaksanakan kebijakan penanganan konflik sosial, dengan mengundang seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.
 
"Rakor yang dilaksanakan ini sangat penting. Terutama untuk menyamakan persepsi dalam mengantisipasi ancaman konflik yang biasa terjadi di momen-momen politik tahun 2018 dan 2019. Apalagi Pilkada serentak akan dilakukan di 171 daerah, maka Riau disebutkan tadi berada dalam potensi kerawanan konflik berstatus sedang, atau berada di peringkat 14 dari 34 Provinsi yang memiliki kerawanan konflik di Indonesia," kata Plt Wali Kota.
 
Adapun pemaparan Menko Polhukam terkait Rakor penanganan konflik sosial ini, salah satunya Kepala Daerah diminta juga memberi pembelajaran politik kepada masyarakat dan menghindari 3 hal yang menjadi rawan timbulnya konflik sosial. 
3 Hal itu adalah menghindari bahaya dari pengaruh politik hitam (Black Campaign), politik uang (money politik), dan pengaruh ujaran kebencian.
 
"Ada tiga hal kata pak Menko Polhukam yang harus dihindari kita semua. Pertama pengaruh black campaign, kedua money Politik dan terakhir pengaruh ujaran kebencian yang saat ini mudah dilakukan siapa saja melalui media sosial secara terang-terangan.
 
Hasil dari rakor ini nantinya setiap daerah diminta juga  membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial dan saya tadi udah perintahkan pak Yusuf untuk disegerakan, karena setelah itu baru akan dilakukan rencana aksi," paparnya. (kominfo)






Berita Terkait

Baca Juga Kumpulan Berita Parlamen

MORE

MOST POPULAR ARTICLE